naskah dinas. 19. naskah dinas

Full Text Dokumen Peraturan : 2021PERGUB003199. bahwa dalam rangka keseragaman tata naskah dinas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata. ika Grameds ingin mencari tahu lebih banyak tentang buku-buku yang membahas surat dan lainnya maka kamu bisa mendapatkannya di Gramedia. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak implementasi tata persuratan dan formulir yang menimbulkan permasalahan, antara lain yang disebabkan belum diketahuinya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 19. U. Tata naskah dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi. naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Nomor. id adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam menyampaikan laporan, pemberitahuan, permintaan, maupun pernyataan kepada pihak lain. standar operasional prosedur. Naskah Dinas Elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi informasi yang dilakukan secara elektronis. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Naskah dinas merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis yang digunakan dalam kegiatan administrasi perguruan tinggi. Peraturan tersebut merupakan respon terhadap adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi 22. T. Peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan60. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat danlatau diterima oleh pejabatlpimpinan yang betwenang dalarn lingkungan lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMNID. Versi permen: Surat dinas ditandatangani pejabat. Kode Klasifikasi Arsip Kode Klasifikasi Arsip Naskah Dinas PPK dan PPS mengacu pada pengkasifikasian substansi Naskah Dinas dengan menggunakan kode sebagai berikut: a. 1. Produk Hukum menggunakan kop naskah dinas Gubernur dengan lambang negara berwarna kuning (tanpa alamat) pada halaman pertama. 39 thn 2008ttg kementerian negara. baris kedua tulisan jenis naskah dinas dan diikuti nama jabatan. 18. Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah menerapkan dan mengembangkan pemerintahan elektronik (e-government) antara lain melalui penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan naskah dinas untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan fleksibilitas kerja serta tertib. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan. Indonesia. pembuatan Naskah Dinas; c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pedoman Surat-menyurat Berdasarkan Undang-Undang. 8. kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tata tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah di tetapkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan. Laporan M. Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. Selain manuskrip naskah kuno yang ditampilkan Disperpusip Jatim, ajang pameran memperingati HAI tahun 2023 bertema “Membingkai Aksara Nusantara dan. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. Terakhir Diperbarui 15 Oktober 2022. 3. 9. 47. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama Perangkat Daerah atau Unit Kerja tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi. 61. disposisi; dan 4. 7. 01/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan. (2) Naskah Dinas Penugasan (Surat. d -XP·DW/ Tanggal 3 s. Kepala Naskah Dinas (Kop Surat/Kop Sampul) untuk Jabatan Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris RektorCATATAN : - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Sepetember 2022. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah. Tertuang pula dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang No. Peraturan Perundang-undangan. Naskah dinas berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Penyusunan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan harus mengacu pacla Peraturan Menteri ini, kecuali Naskah Dinas yang cliatur secara khusus clengan cl::tn/ atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi dari Peraturan Menteri ini. baris ketiga tulisan Nomor dan diikuti tanda baca titik dua (:); d. TATA - NASKAH - DINAS 2021 PERWAL NO. Nah Grameds, itu lah penjelasan mengenai surat dinas mulai dari artinya, perbedaan dengan surat pribadi, jenis–jenisnya, struktur, fungsi dan ciri-ciri. Tujuan diadakannya kegiatan webinar ini adalah pengenalan aplikasi Tata Naskah Dinas (TND) serta diharapkan para peserta. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan;dan d. Agar tercipta keseragaman naskah dinas, UGM menyusun kebijakan tata naskah. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yang diatur sebagai berikut. Pertama, naskah dinas arahan, seperti surat edaran, SOP, dan surat perintah/tugas. Reviu Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kemendikbudristek. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPengurusan naskah dinas masuk pada tata usaha pengolah meliputi kegiatan-kegiatan : a) menerima naskah dinas dan kartu kendali lembar III dan IV berwarna kuning dan merah dari pengendali. ditulis dengan huruf kapital secara simetris; 3. Dikutip dari buku yang berjudul Menyusun Dan Menandatangani Naskah Dinas : 4 Jenis Naskah Dinas, Khalid Efendi (2019:95), menjelaskan surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau. Salah satu aturan yang memuat ketentuan naskah dinas elektronik adalah Permendagri 10/2021, di mana naskah dinas elektronik didefinisikan sebagai informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Nege ri. Jl. Tipe Dokumen. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 3. PENGERTIAN UMUM 1. Pengumuman L. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan PPATK yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. SK KMA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA. Singkat dan Padat Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap). Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. Naskah 2). 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020. Nah Grameds, itu lah penjelasan mengenai surat dinas mulai dari artinya, perbedaan dengan surat pribadi, jenis–jenisnya, struktur, fungsi dan ciri-ciri. Sebagaimana diketahui Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan untuk menggantikan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah. Tata Naskah Dinas Kemendikbud ditetapkan oleh Permendikbud No. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, tata naskah dinas, naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, perubahan dan pencabutan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan penutup. 2. Pedoman tata naskah dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berisi ketentuan umum, jenis, format, penulisan, pengesahan, penyimpanan, dan pengelolaan. U. Tentang. Naskah dinas ini dapat dibuat secara elektronik. 01 Juli 2021. Tanggal Pengundangan. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di lingkungan LKPP meliputi: 1. Pasal 7 (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. Dokumen Peraturan : Peraturan ANRI No. KMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kode Jabatan, Singkatan, dan Akronim, dan KMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenangBAB I JENIS NASKAH DINAS A. surat perintah; b. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali; b. 24. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, dan pembatalan produk hukum. tanda tangan elektronik Naskah Dinas;. Naskah Dinas korespondensi; dan c. TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. 60. SIPENA-Frontend dengan alamat URL sipenaojk. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Gampong; 15. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu. 13. 94 Tahun 2016 serta PERGUB No. 49. f 2021, No. 60. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia daftar isi2. Naskah Dinas Kejaksaan ditandatangani dan dikeluarkan oleh p ejabat yang berwenang di lingkungan Kejaksaan sesuai dengan tingkatannya pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Seperti penjelasan diatas bahwa surat dinas memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam pembuatannya. 2. 4. Ukuran file 2. Peraturan Gubernur. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh WalikotaABSTRAK: Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Agar tercipta keseragaman naskah dinas, UGM menyusun kebijakan tata naskah dinas. 3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. Secara khusus, fokus buku ini adalah beberapa format naskah dinas yang digunakan sehari-hari oleh PNS yang menduduki Jabatan Eselon IV (Jabatan Pengawas) dan. 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. pdf. Asas Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. 25. (1) Naskah Dinas Korespondensi Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi: a. 4. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. Anda dapat mengunduh dokumen dalam format doc atau PDF. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan. 38 thn 2007 ttg pembagian urusan antara pem,. Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. surat. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS 1. 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar NegeriMenurut Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018, nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan ANRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya yaitu. Kepala Kepala surat perintah tugas terdiri atas: 1. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) sangat cocok untuk suatu instansi yang banyak melakukan kegiatan surat menyurat sebagai berikut: Mempermudah proses surat menyurat di lingkungan suatu instansi ( pembuatan dan pencetakan serta penyimpanan secara elektronik ); Mempermudah pencarian dokumen. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional,Tipe. Belum Tersedia. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. Kepala Naskah Dinas untuk naskah dinas lainnya (seperti : Undangan dan yang sejenis) ukuran huruf dan jarak antar huruf disesuaikan dengan kebutuhan. U. pengendalian Naskah Dinas. Penyusunan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan harus mengacu pada Peraturan Menteri ini, kecuali Naskah Dinas yang diatur secara khusus dengan can/ atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi dari Peraturan Menteri ini. TATA NASKAH DINAS – TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 2021 PERMENKEU RI NOMOR 164/PMK. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata. A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia. 12. Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi. Kampus ITB Jatinangor. pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata Cara dan bentuk yang tela_h dibakukan. Jenis-jenis Naskah Dinas. Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap. c. Naskah dinas merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis yang digunakan dalam kegiatan administrasi perguruan tinggi. Tata Naskah Dinas (TND) adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang24. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung Jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis/naskah yang mencakup pengaturan Jems, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan peny1mpanan Naskah Dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 4. Indonesia, Kementerian. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :Single Sign On Kementerian ESDM. U. Cakupan dan Tujuan Tata Naskah Dinas Cakupan Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum mencakupi pengaturan tentang jenis dan. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. kedinasan serta efisiensi komunikasi dan informasi. 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. 2. Pencabutan adalah mencabut. 3 PENGERTIAN UMUM • Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Website Biro ORTALA. 9. penandatanganan naskah dinas, dan tata cara pembuatan naskah dinas, pengurusan naskah dinas, serta penggunaan logo dan cap dinas. ll. A. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dinyatakan bahwa Naskah Dinas Arahan terdiri atas: Naskah Dinas pengaturan; Naskah Dinas penetapan; dan Naskah Dinas penugasan. com agar kamu memiliki informasi #LebihDenganMembaca. bahwa pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan penyesuaian untuk mengakomodir perubahan organisasi dan teknologi; b. PAN/07/2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas menilai bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan instansi Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar lembaga yang bersangkutan. 27. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa3. Nomor Tambahan. Kop Surat adalah identitas pada Naskah Dinas, yang terdiri dari lambang Garuda Pancasila dan tulisan Badan Kepegawaian Negara yang ditempatkan dibagian atas kertas. Pengertian Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk. Ivan mengatakan bahwa naskah dinas memiliki aspek administratif yang khas. Penomoran Naskah Dinas B. Naskah Dinas Pengaturan Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas peraturan Deskripsi. Badan / Pengarang. tata naskah dinas instansi pemerintah kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia tahun 2012. Naskah Dinas arahan; b. 2020.